Presiden Filipina Ferdinand Marcos Jr. telah mengeluarkan instruksi untuk menerapkan sistem kerja empat hari dalam seminggu di beberapa kantor pemerintahan mulai 9 Maret 2026. Kebijakan ini merupakan respons darurat terhadap krisis yang dipicu oleh lonjakan harga bahan bakar akibat ketegangan yang meningkat antara AS, Israel, dan Iran.
Perubahan ini diumumkan Marcos dalam konteks langkah-langkah yang diambil untuk mengurangi dampak ekonomi dari konflik bersenjata yang melibatkan negara-negara tersebut. Sistem kerja baru ini diharapkan dapat meringankan beban finansial bagi pegawai negeri dan masyarakat pada umumnya.
“Kita menjadi korban dari perang yang tidak kita pilih,” ujar Marcos dalam pernyataannya, menekankan ketidakpastian mengenai kapan konflik ini akan berakhir. “Namun, kita memiliki kendali atas cara kita melindungi rakyat Filipina.”
Marcos juga mengingatkan bahwa penutupan Selat Hormuz, yang menjadi jalur utama bagi sekitar 20% pasokan minyak dunia, dapat menyebabkan harga bahan bakar domestik mengalami kenaikan. Diperkirakan harga bensin akan meningkat sebesar 7,48 peso per liter, sementara solar dan minyak tanah masing-masing akan naik sebesar 17,28 peso dan 32,35 peso per liter.
Filipina sangat bergantung pada impor minyak mentah dari Timur Tengah dan menggunakan pembangkit listrik berbahan bakar minyak untuk memenuhi kebutuhan energinya. Ketegangan regional ini juga berpotensi membahayakan pekerjaan lebih dari dua juta warga Filipina yang saat ini bekerja di negara-negara Timur Tengah.
Marcos meminta dukungan dari Kongres untuk mendapatkan otorisasi dalam mengurangi pajak atas produk minyak jika harga minyak mentah melampaui $80 per barel. Dia juga mengusulkan perubahan dalam undang-undang biofuel agar bioetanol yang lebih terjangkau dapat digunakan sebagai campuran dalam produk minyak.
Pemerintah juga berencana memberikan subsidi bahan bakar serta bantuan tunai kepada sektor-sektor yang terdampak, meskipun rincian lebih lanjut mengenai hal ini belum diungkapkan.
Dalam upaya mengurangi konsumsi energi, Marcos menginstruksikan semua instansi pemerintah, termasuk perusahaan milik negara, untuk menurunkan penggunaan bahan bakar dan listrik antara 10 hingga 20 persen. Dia juga melarang kegiatan studi banding dan team building yang tidak jelas urgensinya, serta mendorong pelaksanaan pertemuan secara daring.
“Perjalanan yang dilakukan tanpa alasan yang jelas terkait urgensi, kebutuhan operasional, atau relevansi program akan dianggap tidak perlu,” tegas Marcos, menunjukkan komitmennya untuk mengurangi pemborosan di sektor publik.
➡️ Baca Juga: Bocah Perempuan 6 Tahun Tewas Bersandar di Bekasi
➡️ Baca Juga: Menuju 10 Hari Terakhir Ramadhan: Ibadah, Penghindaran Dosa, dan Tindakan Tobat dari Buya Yahya
