Adidaya Institute menilai bahwa ketegangan yang meningkat antara Iran dan aliansi Amerika Serikat serta Israel menunjukkan pergeseran signifikan dalam dinamika geopolitik di kawasan Timur Tengah.
Konflik ini, menurut Adidaya, tidak hanya menjadi isu keamanan di tingkat regional, tetapi juga berpotensi menjadi pendorong perubahan dalam konfigurasi kekuatan global yang lebih luas. Isu ini mencakup aspek-aspek penting seperti stabilitas energi, rute perdagangan internasional, serta keseimbangan kekuatan dalam sistem multipolar yang tengah berkembang.
Ekonom dari Adidaya Institute, Bramastyo B Prastowo, menyatakan bahwa perkembangan ini memiliki implikasi strategis yang jauh lebih besar bagi Indonesia, yang melampaui batas-batas Timur Tengah.
Berdasarkan survei yang dilakukan Adidaya terhadap 72 pakar nasional, isu Palestina Merdeka mendapat perhatian yang sangat besar, mencakup sekitar 23 persen dari keseluruhan responden.
Oleh karena itu, isu Palestina Merdeka dapat dilihat sebagai sumber legitimasi moral dan politik bagi pemerintahan Prabowo Gibran dalam menentukan posisi Indonesia di panggung internasional dalam konteks ketegangan global.
“Analisis tersebut mengungkapkan bahwa Palestina Merdeka memiliki bobot strategis tertinggi, yaitu sekitar 23 persen, menjadikannya sebagai pilar utama dalam kebijakan strategis Presiden Prabowo Subianto. Temuan ini membawa konsekuensi geopolitik yang signifikan. Palestina bukan hanya isu kemanusiaan, tetapi juga merupakan sumber legitimasi normatif yang krusial bagi kredibilitas Indonesia dalam sistem internasional,” tegasnya.
Meski demikian, Adidaya Institute menyoroti bahwa Indonesia memiliki peluang unik untuk berperan sebagai negara penyeimbang dalam diplomasi global. Dengan sejarah anti-kolonial, tradisi politik luar negeri yang bebas aktif, serta hubungan yang seimbang dengan berbagai kekuatan global, Indonesia memiliki potensi untuk menjadi aktor yang menyeimbangkan arsitektur perdamaian internasional.
Dalam konteks ini, salah satu isu yang memicu perdebatan adalah partisipasi Indonesia dalam konfigurasi diplomasi Board of Peace (BoP). Banyak kalangan, termasuk pengamat kebijakan, memberikan masukan dan kritik terkait manfaat strategis dari keikutsertaan Indonesia dalam BoP untuk kepentingan nasional.
“Bagi pemerintah, keputusan untuk tetap terlibat dalam BoP seharusnya dipahami sebagai langkah strategis, bukan sekadar pilihan politik jangka pendek. Partisipasi ini selaras dengan amanat UUD 1945 yang mengharuskan Indonesia berperan aktif dalam menciptakan ketertiban dunia. Namun, Adidaya Institute juga mengamati bahwa meningkatnya serangan Israel dan Amerika Serikat terhadap Iran dapat menurunkan tingkat kepercayaan internasional terhadap efektivitas arsitektur BoP dalam mempromosikan perdamaian serta rekonstruksi Palestina,” papar Bram.
➡️ Baca Juga: Proyek Investasi Masela Rp 355 Triliun Berpotensi Meningkat di Tengah Geopolitik Tak Menentu
➡️ Baca Juga: Optimalkan Manajemen Keuangan di Bulan Desember untuk Kendalikan Pengeluaran Akhir Tahun Anda
