Jakarta – Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa, menegaskan bahwa saat ini pemerintah tidak memiliki rencana untuk menurunkan tingkat Pajak Pertambahan Nilai (PPN).
Pernyataan ini disampaikan sebagai tanggapan terhadap pertanyaan mengenai langkah pemerintah Jepang yang berencana untuk memangkas tarif pajak konsumsi pada makanan menjadi 1 persen selama dua tahun, mulai April 2027.
Purbaya menambahkan bahwa pemerintah akan terus memantau situasi perekonomian secara keseluruhan, guna mengantisipasi dinamika yang mungkin mempengaruhi anggaran.
“Belum ada rencana, tetapi saya akan terus memantau,” ungkap Purbaya di Kementerian Keuangan, Jakarta, pada Kamis, 10 September 2026.
Ia menjelaskan bahwa keputusan Jepang untuk memangkas tarif PPN adalah respons terhadap perlambatan ekonomi yang dihadapi oleh negara tersebut. Langkah ini diambil sebagai upaya untuk memulihkan dan mengembangkan ekonomi Jepang, yang saat ini tengah menghadapi berbagai tantangan.
Di sisi lain, Purbaya memastikan bahwa pemerintah Indonesia telah menyediakan berbagai subsidi dan program lain untuk menjaga daya beli masyarakat.
Meski demikian, ia mengakui bahwa pemerintah tidak dapat menurunkan tarif pajak, karena hal tersebut berhubungan langsung dengan permasalahan defisit anggaran.
“Tidak mungkin dilakukan. Jika tarif diturunkan, saya akan dikritik karena defisit anggaran semakin besar. Ini bukan hal yang sepele. Jika saya ingin pajak menjadi 0, kita tidak akan memiliki pendapatan. Nanti, semua orang akan mengeluh tentang utang,” tegas Purbaya.
Purbaya menekankan pentingnya pengelolaan kebijakan fiskal yang tepat agar tetap seimbang dan berkelanjutan. Ia menyebutkan bahwa pemangkasan tarif PPN juga akan berdampak pada pengurangan subsidi.
“Dalam hal ini, kita perlu membiayai pertumbuhan ekonomi, meskipun sebagian dari utang, tetapi kita juga harus memastikan bahwa utang tidak berkembang terlalu besar. Saat ini, banyak yang sudah mengeluhkan masalah utang,” ujarnya.
“Jika saya mengurangi PPN tanpa perhitungan yang matang dan ekonomi belum pulih sepenuhnya, itu hanya akan memberikan dampak negatif. Saya tidak akan mampu memberikan subsidi. Oleh karena itu, kita harus menimbang segala sesuatu dengan cermat,” tambahnya.
➡️ Baca Juga: Gadget Terbaru Mendukung Pengelolaan Aktivitas Digital Lebih Aman
➡️ Baca Juga: Kevin Diks Yakin Timnas Indonesia Akan Menghadapi Bulgaria dengan Kuat di GBK
