Kehadiran I Gusti Ngurah Arya Wedakarna, anggota DPD RI dari Bali, di ajang Miss Equality World 2026 yang berlangsung di Bangkok, Thailand, memunculkan kontroversi yang signifikan.
Badan Kehormatan (BK) DPD RI berencana memanggil Arya untuk memberikan klarifikasi terkait kehadirannya dalam acara tersebut. Selain itu, BK DPD juga akan menyelidiki status Arya saat berada di acara, termasuk keberadaan pengawalan dari anggota TNI yang menemaninya.
Ketua BK DPD RI, Hasby Yusuf, menyampaikan bahwa pemeriksaan dijadwalkan akan dilakukan pada hari Kamis atau Jumat dalam minggu depan.
“Pemanggilan kemungkinan akan dilaksanakan pada Kamis atau Jumat,” ujar Hasby saat memberikan keterangan kepada wartawan pada hari Sabtu, 5 September 2026.
Hasby menjelaskan bahwa BK DPD akan meminta penjelasan langsung dari Arya mengenai berbagai pernyataannya terkait acara tersebut. Salah satu poin yang akan dibahas adalah pernyataan Arya yang menyebutkan tidak mengetahui bahwa acara tersebut mengangkat isu transgender.
BK juga ingin menggali lebih dalam klaim Arya yang menyatakan bahwa kehadirannya bukan sebagai anggota DPD, melainkan sebagai Presiden Hindu Center of Indonesia.
“Dia mengungkapkan bahwa dia diundang, tetapi tidak tahu pasti siapa yang mengundangnya,” imbuhnya.
Sebelumnya, perhatian publik tertuju pada sosok seorang prajurit TNI yang terlihat mengenakan seragam dinas di acara kontes kecantikan khusus transpuan di Bangkok, yang langsung menjadi viral di media sosial.
Foto dan informasi mengenai prajurit tersebut mulai beredar setelah diunggah oleh akun Threads @satriyo.arkatama. Dalam unggahan tersebut, prajurit berseragam TNI terlihat mendampingi seseorang yang diidentifikasi sebagai Arya Wedakarna, anggota DPD RI dari Bali.
Kehadiran prajurit tersebut kemudian menimbulkan berbagai pertanyaan, terutama karena dia terlihat di acara Miss Equality World 2026 yang berlangsung di Bangkok.
“Bagaimana bisa anggota TNI dengan seragam resmi hadir di acara pemilihan Miss Transgender (Waria) Dunia di Bangkok?” tulis keterangan dalam unggahan tersebut, yang dikutip pada hari Kamis, 3 September 2026.
➡️ Baca Juga: Polisi Jelaskan Keputusan Tidak Memblokade Massa PBRI Saat Aksi di Bundaran HI
➡️ Baca Juga: Kejagung Menyatakan Batasan Hukum Praperadilan bagi Mantan Wakil Kepala BGN
