Jakarta – Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait mengungkapkan bahwa pemerintah tengah melaksanakan berbagai program guna memenuhi kebutuhan masyarakat akan tempat tinggal. Program tersebut mencakup Kredit Program Perumahan (KPP), Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) untuk renovasi rumah, penyediaan rumah subsidi melalui Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP), serta kebijakan untuk membebaskan beberapa biaya bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).
Sebagai langkah awal, pemerintah berupaya memperluas akses terhadap pembiayaan melalui KPP. Program ini tidak hanya ditujukan untuk membantu masyarakat dalam mendapatkan pembiayaan perumahan, tetapi juga menawarkan alternatif pendanaan bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).
Maruarar menyatakan bahwa tujuan dari KPP adalah untuk mengurangi ketergantungan masyarakat serta UMKM pada pinjaman berbunga tinggi dari rentenir yang sering kali merugikan.
“Program kredit perumahan ini diinisiasi oleh Presiden Prabowo. Ini adalah langkah yang belum pernah dilakukan sebelumnya. Tujuannya adalah untuk memberdayakan UMKM dan memberantas praktik rentenir,” tuturnya dalam keterangan resmi pada 17 September 2026.
Dalam skema yang diterapkan, kredit di bawah Rp100 juta tidak memerlukan jaminan dari penerima. Suku bunga yang dikenakan sangat rendah, yaitu sebesar 0,5 persen per bulan atau sekitar 6 persen per tahun.
Maruarar membandingkan suku bunga tersebut dengan pinjaman dari rentenir yang dapat mencapai 3 persen, 5 persen, hingga 10 persen, menunjukkan betapa menguntungkannya KPP bagi masyarakat.
Antusiasme masyarakat terhadap program ini semakin mendorong pemerintah untuk meningkatkan kuota pembiayaan. Pada bulan Juni 2026, anggaran untuk KPP mengalami kenaikan dari Rp36 triliun menjadi Rp50 triliun.
“Alasannya jelas, karena program ini berhasil. Jika tidak ada hasil yang signifikan, tidak mungkin kuota dinaikkan di tengah upaya efisiensi yang dilakukan,” tambahnya.
Hingga 16 September 2026, realisasi KPP telah mencapai Rp25,29 triliun dengan jumlah penerima sebanyak 108 ribu orang. Mayoritas dari mereka adalah pelaku UMKM dan masyarakat yang mengajukan pembiayaan di bawah Rp100 juta.
Sebagai strategi kedua, pemerintah juga memperluas program renovasi rumah melalui BSPS. Program bedah rumah ini ditujukan bagi masyarakat yang sudah memiliki rumah tetapi memerlukan perbaikan agar hunian tersebut menjadi lebih layak.
Target renovasi rumah mengalami peningkatan yang signifikan, dari semula 45 ribu rumah menjadi sekitar 400 ribu rumah dalam satu tahun. Untuk mendukung pelaksanaan program ini, pemerintah mengalokasikan anggaran sebesar Rp8,57 triliun.
Selain itu, pemerintah berupaya untuk memastikan bahwa manfaat dari program tersebut tidak hanya terfokus di satu wilayah tertentu. Maruarar meminta agar jajarannya menjamin setiap kabupaten atau kota di Indonesia mendapatkan alokasi minimal 200 unit rumah untuk direnovasi.
Dengan berbagai langkah strategis ini, Prabowo berkomitmen untuk memastikan bahwa setiap warga negara, terutama mereka yang berpenghasilan rendah, memiliki akses untuk memiliki rumah yang layak dan terbebas dari beban biaya BPHTB. Melalui program-program ini, diharapkan dapat tercipta masyarakat yang lebih sejahtera dan mandiri.
➡️ Baca Juga: Kisah Desa Banyuanyar: Pemberdayaan Berbasis Lingkungan Menuju Kemajuan Berkelanjutan
➡️ Baca Juga: Sirkuit Shanghai Siap Gelar Balapan Formula One Grand Prix China Besok
