Warga Nahdlatul Ulama (NU) dan Kiai Kampung dari Situbondo, HRM Khalilur R Abdullah Sahlawiy, atau yang akrab disapa Gus Lilur, telah mengeluarkan pernyataan tegas kepada Presiden Prabowo Subianto. Ia menekankan pentingnya agar tidak ada pihak yang memanfaatkan nama Presiden atau fasilitas kekuasaan demi kepentingan politik pribadi dalam persaingan untuk posisi kepemimpinan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) menjelang Muktamar ke-35 NU.
Muktamar ke-35 NU akan dilaksanakan pada 27 hingga 31 Agustus 2026, bertempat di Pondok Pesantren Bahrul Ulum, Tambakberas, Jombang, Jawa Timur. Kegiatan ini diharapkan menjadi momentum penting bagi organisasi yang memiliki sejarah panjang dalam memperjuangkan nilai-nilai keagamaan dan sosial di Indonesia.
Gus Lilur mengungkapkan bahwa ia mendapatkan informasi dari sumber yang dapat dipercaya mengenai adanya upaya yang diduga berusaha memengaruhi proses suksesi kepemimpinan NU. Informasi tersebut menyebutkan keterlibatan sejumlah pejabat yang berada dalam lingkaran pemerintahan, yang berpotensi merusak integritas organisasi.
“Saya sebagai anggota NU merasa perlu untuk meminta kepada Presiden Prabowo agar tidak ada satu pun individu yang menggunakan nama beliau demi kepentingan politik pribadi dalam usaha merebut posisi di PBNU,” ungkap Gus Lilur dalam pernyataannya pada Selasa, 18 Agustus 2026.
Menurut Gus Lilur, informasi yang berhasil ia kumpulkan menunjukkan adanya jaringan yang melibatkan sembilan pihak yang berupaya memengaruhi pemilihan kepemimpinan di PBNU. Hal ini menunjukkan adanya potensi konflik kepentingan yang dapat mengganggu independensi organisasi.
“Dari informasi yang saya terima, mereka menginginkan KH Abdul Hakim Mahfudz atau yang lebih dikenal sebagai Gus Kikin untuk menjabat sebagai Ketua Umum PBNU dan KH Miftahul Akhyar sebagai Rais Aam,” tambahnya.
Dalam konteks ini, Gus Lilur menekankan pentingnya keterlibatan Presiden untuk memastikan bahwa tidak ada pembantunya yang memanfaatkan nama Presiden atau kekuasaan untuk mencampuri urusan internal NU. Ia berharap ada klarifikasi yang tegas agar situasi ini tidak berlanjut.
Ia menegaskan bahwa hal ini sangat penting, mengingat beberapa nama yang disebutkan dalam informasi tersebut merupakan pejabat pemerintah. Hal ini berpotensi menciptakan tumpang tindih antara kekuasaan negara dan kekuasaan organisasi keagamaan.
Gus Lilur menyatakan bahwa masalah yang diangkat bukanlah tentang siapa yang seharusnya menjadi Ketua Umum atau Rais Aam. Semua pihak memiliki hak untuk berkompetisi. Namun, penggunaan kekuasaan negara untuk mendukung kandidat tertentu adalah hal yang tidak dapat diterima.
Lebih jauh, Gus Lilur mempertanyakan motif di balik dugaan gerakan tersebut. Ia mencurigai adanya agenda untuk mempertahankan posisi politik dengan cara menguasai struktur organisasi NU. Ini tentunya menjadi perhatian serius bagi semua warga NU yang menginginkan proses demokratis yang bersih dan transparan.
➡️ Baca Juga: Proyeksi Peningkatan Trafik Penerbangan 4,5% di Lebaran 2026, AirNav Siaga Terhadap Balon Udara Liar
➡️ Baca Juga: Jumat Agung di Gereja Katedral: Momen Sakral Mengingat Yesus
