Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto memberikan penjelasan terkait perdebatan yang muncul mengenai kategori desil yang belakangan ini menjadi sorotan masyarakat. Banyak warga yang mengungkapkan kebingungan dan ketidakpuasan terhadap kategori desil yang mereka terima, yang dianggap tidak mencerminkan kondisi ekonomi sebenarnya.
Airlangga menjelaskan bahwa penentuan desil ini didasarkan pada data yang diperoleh melalui sensus. Menurutnya, informasi yang digunakan telah terintegrasi dalam Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) yang dirancang untuk memberikan gambaran yang lebih akurat mengenai kesejahteraan masyarakat.
“Desil ini berlandaskan pada sensus ekonomi. Jadi, semua data telah tercakup dalam DTSEN,” ungkap Airlangga di AYANA Midplaza, Jakarta Pusat, pada 20 Agustus 2026.
Namun, ia tidak memberikan rincian lebih lanjut mengenai indikator yang digunakan untuk menentukan kategori desil tersebut. Terutama, ia tidak menjelaskan apakah pengelompokan ini merujuk pada pengeluaran atau kepemilikan aset yang dimiliki oleh masyarakat.
Airlangga menekankan bahwa berbagai indikator ekonomi yang digunakan dalam proses penentuan kategori desil dihimpun melalui metode survei yang komprehensif.
“Semua itu didasarkan pada survei,” tambah Airlangga.
Ketidakpuasan masyarakat terkait kategori desil ini muncul setelah banyak orang melakukan pengecekan mandiri terhadap status kesejahteraan mereka. Beberapa warga melaporkan merasa terkejut dengan hasil yang muncul, yang dinilai tidak merefleksikan keadaan ekonomi keluarga mereka saat ini.
Menurut informasi yang terdapat di laman resmi Cek Bansos Kementerian Sosial, desil merupakan kategori yang mengelompokkan kesejahteraan keluarga berdasarkan sejumlah variabel sosial ekonomi yang relevan.
Variabel ini mencakup data mengenai individu dalam keluarga, seperti jenis pekerjaan, tingkat pendidikan, serta kondisi perumahan, termasuk status rumah dan daya listrik yang tersedia.
Selain itu, kepemilikan aset juga menjadi bagian dari informasi yang dipertimbangkan dalam analisis variabel sosial ekonomi ini.
Masyarakat memiliki akses untuk memeriksa status desil mereka melalui situs dtsen-form.bps.go.id dengan memasukkan Nomor Induk Kependudukan (NIK) masing-masing.
Salah satu warga yang merasa terkejut dengan hasil pengecekan desilnya adalah Fitri, seorang ibu rumah tangga yang tinggal di Bekasi, Jawa Barat.
Fitri mengungkapkan bahwa kategori desil yang diperolehnya adalah desil 10, yang merupakan kelompok dengan tingkat kesejahteraan tertinggi.
Hasil tersebut membuat Fitri mempertanyakan proses penentuan kategori desil, karena menurutnya hal itu tidak mencerminkan situasi finansial keluarganya yang sebenarnya.
➡️ Baca Juga: Sahroni Dorong Pemasangan CCTV di Jakarta untuk Cegah Begal dan Kriminalitas Jalanan
➡️ Baca Juga: Kemarau di Jakarta: Penjelasan Pramono Mengapa Modifikasi Cuaca Belum Dilakukan
