Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, yang akrab disapa KDM, memimpin inisiatif perbaikan rumah tidak layak huni (Rutilahu) di Kabupaten Ciamis melalui Program Poe Ibu. Program ini menjadi salah satu langkah konkret untuk meningkatkan kualitas hunian bagi masyarakat yang membutuhkan.
Sebanyak 39 unit rumah ditargetkan untuk diperbaiki, dengan pendanaan tahap pertama yang bersumber dari kontribusi aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Inisiatif ini menunjukkan komitmen pemerintah dalam menciptakan hunian layak bagi warganya.
Kegiatan ini dilakukan dalam rangka Abdi Nagri Ngaprak Lembur #2, yang berlangsung di Desa Kaso, Kecamatan Tambaksari, Kabupaten Ciamis. Tujuan utama dari kegiatan ini adalah untuk memberikan bantuan kepada masyarakat agar mereka dapat memiliki tempat tinggal yang lebih aman, nyaman, dan layak huni.
Program Poe Ibu merupakan wujud gotong royong dari ASN di Pemprov Jawa Barat, yang bertujuan untuk membangun kepedulian sosial dan berkontribusi dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat. Dengan semangat kolaborasi ini, diharapkan dapat tercapai tujuan bersama dalam perbaikan kondisi tempat tinggal.
KDM menjelaskan bahwa dari total 39 rumah yang menjadi fokus perbaikan, 30 di antaranya merupakan milik masyarakat yang tergolong miskin, sementara 9 rumah lainnya adalah yang terdampak bencana pergeseran tanah. Hal ini menunjukkan perhatian serius pemerintah terhadap kondisi hunian yang kurang layak di daerah tersebut.
Melalui program ini, diharapkan kualitas hidup masyarakat dapat meningkat secara signifikan, serta turut mendukung upaya pemulihan kondisi hunian bagi warga yang terkena dampak bencana. Ini adalah langkah penting dalam menciptakan lingkungan yang lebih baik untuk seluruh masyarakat.
Sebagai bagian dari implementasi program ini, renovasi rumah milik salah satu warga, Teddy, telah dimulai. Proses renovasi ini menjadi simbol harapan baru bagi warga yang mendambakan tempat tinggal yang lebih baik.
Tahap pertama renovasi selanjutnya akan menyasar 11 rumah yang membutuhkan perbaikan mendesak. Pendanaan dan dukungan untuk renovasi ini datang dari berbagai pihak yang berkolaborasi demi mencapai tujuan bersama.
Dari 11 rumah yang menjadi sasaran pada tahap pertama, tiga di antaranya akan ditangani oleh Kwartir Daerah (Kwarda) Gerakan Pramuka Jawa Barat. Sementara itu, delapan rumah lainnya akan mendapatkan dukungan dari perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat.
Dua rumah akan dibangun secara mandiri oleh Badan Pendapatan Daerah serta Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat, masing-masing untuk satu rumah. Ini menunjukkan komitmen masing-masing instansi untuk berkontribusi dalam mewujudkan hunian layak bagi warga.
Di sisi lain, enam rumah lainnya akan ditangani melalui kolaborasi antara beberapa perangkat daerah. Kerjasama ini diharapkan dapat mempercepat proses renovasi dan memastikan bahwa semua rumah yang ditargetkan mendapatkan perhatian yang layak.
Sumber pendanaan untuk renovasi Rutilahu pada tahap pertama berasal dari gerakan rereongan ASN Pemprov Jawa Barat melalui Program Poe Ibu. Ini adalah bentuk partisipasi aktif ASN dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
“Semangat rereongan ini mencerminkan kepedulian kolektif bahwa upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah secara institusional, tetapi juga merupakan gerakan bersama yang melibatkan semua elemen aparatur,” ucap KDM, dalam sebuah kesempatan.
Pelaksanaan Abdi Nagri Ngaprak Lembur #2 juga melibatkan kerja sama antara Pemerintah Provinsi Jawa Barat, Pramuka Kwartir Daerah Jawa Barat, dan Jamkrida. Kolaborasi ini menunjukkan bahwa banyak pihak memiliki kepedulian yang sama dalam menciptakan hunian layak bagi masyarakat.
➡️ Baca Juga: Iran Tegaskan Keberlangsungan Sistem Kelistrikan di Tengah Serangan AS yang Meningkat
➡️ Baca Juga: Indonesia Menang di FIFA ASEAN Cup 2026, Polisi Imbau Suporter Hindari Tindakan Ini
