Badan Gizi Nasional (BGN) telah mengambil langkah-langkah proaktif dengan melaksanakan serangkaian inspeksi mendadak terhadap Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di berbagai daerah. Aktivitas ini bertujuan untuk memastikan bahwa program Makan Bergizi Gratis (MBG) dapat berlangsung dengan baik dan memenuhi standar yang diharapkan.
Fajar Rahmadi, Direktur Research Institute of Socio-Economic Development (RISED), menyatakan bahwa tindakan ini sangat penting untuk menjaga kontinuitas serta kualitas pelaksanaan program MBG. Hal ini juga mencerminkan respons terhadap tingginya harapan masyarakat serta kebutuhan untuk memastikan bahwa semua mitra SPPG mematuhi prosedur operasional standar (SOP) yang ketat.
Ia menambahkan bahwa pelaksanaan evaluasi program MBG sangat berdampak pada kemampuan untuk memenuhi ekspektasi masyarakat. Dukungan yang datang dari berbagai lapisan masyarakat menunjukkan bahwa terdapat keinginan yang kuat untuk meningkatkan kualitas program ini.
Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh RISED di tiga kabupaten/kota di Jawa Tengah, dukungan terhadap keberlanjutan program MBG telah mulai tumbuh dan merata di hampir seluruh segmen masyarakat, baik dari kalangan ekonomi lemah maupun yang lebih mampu.
“Adanya dukungan dari masyarakat sudah mulai terlihat, oleh karena itu langkah selanjutnya adalah menjaga dan meningkatkan harapan mereka terhadap program MBG,” jelasnya lebih lanjut.
Fajar juga meyakini bahwa saat ini pelaksanaan MBG belum sepenuhnya optimal. Aspek-aspek seperti ketepatan pengiriman, kualitas menu, serta variasi jenis menu yang disajikan memerlukan evaluasi lebih lanjut. “Hal ini agar apa yang diterima masyarakat sesuai dengan standar yang telah ditetapkan,” tegasnya.
Hasil penelitian RISED menunjukkan bahwa 85 persen dukungan terhadap program MBG datang dari keluarga dengan tingkat pengeluaran bulanan di bawah Rp1 juta. Selain itu, 78 persen dari keluarga yang berpengeluaran antara Rp1-3 juta juga mendukung keberlanjutan program ini.
Demikian pula, dukungan juga datang dari keluarga dengan pengeluaran Rp3-5 juta (75 persen) dan Rp5-10 juta (60 persen), yang semuanya menunjukkan komitmen terhadap program MBG.
Meskipun demikian, pemerintah tidak boleh berpuas diri dengan dukungan yang ada dari berbagai lapisan masyarakat. Beragam tantangan yang dihadapi oleh program MBG saat ini harus segera diatasi agar dapat memenuhi ekspektasi masyarakat secara lebih baik.
“Saya sangat mendukung aksi inspeksi yang dilakukan oleh BGN dalam beberapa waktu terakhir. Penting untuk melakukan standarisasi pada SPPG, baik dari aspek menu yang disajikan maupun prosedur kerja, termasuk menjaga higienitas,” ungkap Fajar.
Ia juga menegaskan bahwa jika terdapat SPPG yang tidak memenuhi standar, maka tindakan BGN untuk menutup sementara atau melakukan evaluasi menyeluruh adalah langkah perbaikan yang sangat tepat untuk masa depan program ini.
➡️ Baca Juga: Strategi Polda Sumsel Amankan Arus Mudik dengan Pengantongan Kendaraan Berat dan Tim Urai Macet
➡️ Baca Juga: Kondisi Terkini Tiga Prajurit TNI Korban Serangan Terbaru di Lebanon
