Jakarta – Presiden Prabowo Subianto mengemukakan kemungkinan untuk membentuk pengadilan ad hoc dalam rangka menyelidiki dugaan penyimpangan yang dilakukan oleh para direksi Badan Usaha Milik Negara (BUMN) selama tiga dekade terakhir.
Pernyataan tersebut disampaikan Prabowo saat memberikan pidato di Sidang Tahunan MPR dan Sidang Bersama DPR-DPD RI yang berlangsung di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, pada tanggal 14 Agustus 2026.
Prabowo berpendapat bahwa langkah khusus sangat diperlukan untuk menangani dugaan masalah yang telah lama menghinggapi BUMN. Ia menilai bahwa situasi ini telah berlangsung cukup lama dan membutuhkan perhatian serius.
“Mungkin kita perlu membentuk sebuah pengadilan ad hoc khusus untuk menyelidiki permasalahan yang melibatkan pengurus-pengurus direksi selama 30 tahun terakhir,” ungkap Prabowo.
Meski mengisyaratkan kemungkinan penindakan, Prabowo juga memberi kesempatan bagi mantan direksi BUMN yang bersedia mengakui kesalahan dan ingin bertobat. Ini menunjukkan pendekatan yang lebih humanis dalam menangani isu yang kompleks ini.
Ia bahkan menambahkan bahwa opsi tersebut akan diajukan kepada DPR untuk dipertimbangkan lebih lanjut, termasuk tentang kemungkinan pemberian amnesti bagi mereka yang mengakui kesalahan.
“Saya akan meminta pertimbangan, jika perlu kita memberikan peluang amnesti khusus bagi mereka yang mau bertaubat dan menyadari kesalahannya. Ini saya serahkan kepada wakil-wakil rakyat untuk memutuskan,” ujarnya.
Prabowo menegaskan bahwa masalah yang melanda BUMN tidak dapat dibiarkan berlarut-larut. Ia menyebutkan bahwa ada banyak pihak yang perlu dimintai pertanggungjawaban, sehingga diperlukan suatu mekanisme yang khusus untuk menangani hal ini.
“Jika saya melaporkan semuanya, saya khawatir rakyat kita akan marah,” jelasnya.
Presiden juga menyoroti kondisi beberapa BUMN yang dianggap tidak produktif dan terus mengalami kerugian. Ironisnya, laporan keuangan menunjukkan bahwa perusahaan tersebut justru melaporkan keuntungan.
Menurut Prabowo, masalah ini semakin kompleks karena banyak BUMN yang memiliki kerja sama dengan perusahaan asing. Hal ini menambah urgensi untuk menyelesaikan dugaan permainan yang ada.
“Oleh karena itu, kita harus menghilangkan semua permainan-permainan ini,” tegasnya.
Dengan langkah yang diusulkan ini, Prabowo berharap adanya kejelasan dan transparansi dalam pengelolaan BUMN, yang pada gilirannya diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan publik terhadap institusi ini dan mendorong tanggung jawab yang lebih besar di antara para pemimpin perusahaan negara.
➡️ Baca Juga: Coach Justin Menilai Jersey Baru Timnas Indonesia Tidak Sesuai Harapan dan Kualitas
➡️ Baca Juga: Teknik Smash Badminton Efektif yang Hemat Energi untuk Peningkatan Performa Anda
