Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, telah memutuskan untuk memberhentikan sementara Wakil Gubernur Kepulauan Bangka Belitung, Hellyana. Keputusan ini diambil terkait dengan masalah hukum yang tengah dihadapi oleh pejabat nomor dua di provinsi tersebut.
Setelah pengumuman tersebut, Kepala Inspektur Inspektorat Kepulauan Babel, Imam Kusnadi, mengungkapkan bahwa langkah ini akan memungkinkan Gubernur untuk mengambil alih tugas-tugas Wakil Gubernur. Dengan demikian, kelancaran pemerintahan serta pelayanan publik di daerah tersebut diharapkan tetap terjaga.
Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung telah menerima salinan resmi dari Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 102/P/2026. Keputusan ini menyatakan pemberhentian sementara Hellyana dari jabatannya, dan telah ditandatangani oleh Presiden Prabowo Subianto pada 23 September 2026 di Jakarta.
Berdasarkan keputusan yang telah dikeluarkan, Hellyana resmi diberhentikan sementara dari posisi Wakil Gubernur Kepulauan Babel. Langkah ini diambil sebagai bagian dari prosedur administrasi yang diatur dalam tata negara.
Imam Kusnadi menjelaskan bahwa keputusan untuk memberhentikan sementara ini merupakan langkah yang wajar dalam proses hukum. Hal ini dilakukan untuk menjaga integritas pemerintahan, terutama ketika kepala daerah atau wakil kepala daerah sedang menjalani proses hukum hingga ada keputusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap.
Pemerintah Provinsi Kepulauan Babel berkomitmen untuk menghormati proses hukum yang sedang berjalan, tetap mengedepankan asas praduga tidak bersalah selama proses hukum berlangsung. Hal ini penting untuk menjaga kepercayaan publik terhadap institusi pemerintahan.
Selanjutnya, sesuai dengan ketentuan dalam Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 102/P/2026, Gubernur Hidayat Arsani akan mengambil alih tugas-tugas Wakil Gubernur. Ia akan memastikan bahwa jalannya pemerintahan dan pelayanan publik tetap berjalan dengan normal dan efisien.
Proses hukum yang dihadapi oleh Wakil Gubernur ini sejalan dengan ketentuan Undang-Undang Tahun 2023 tentang Pemerintahan Daerah. Pasal 83 Ayat 1 menyatakan bahwa kepala daerah atau wakil kepala daerah dapat diberhentikan sementara tanpa melalui usulan DPRD, jika didakwa melakukan tindak pidana yang diancam dengan hukuman penjara minimal lima tahun.
Imam Kusnadi menambahkan bahwa keputusan presiden ini merupakan hasil dari rekomendasi Menteri Dalam Negeri, yang kemudian diteruskan kepada Presiden. Pemberhentian sementara Wakil Gubernur Kepulauan Babel ini merupakan langkah yang diambil untuk memastikan bahwa pemerintahan tetap berjalan dengan baik.
Keputusan mengenai pemberhentian sementara ini, yang diambil karena ancaman hukuman di atas lima tahun penjara, telah ditandatangani oleh presiden. Saat ini, Pemerintah Provinsi Kepulauan Babel sudah menerima salinan resmi dari keputusan tersebut.
➡️ Baca Juga: Nutrisi Anak Autis: Dampak Pola Makan pada Perilaku dan Kesehatan Mental
➡️ Baca Juga: Mengevaluasi Keunikan Lampu Meja RGB untuk Meningkatkan Estetika Meja Kerja Minimalis
