Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian menegaskan bahwa kolaborasi antara berbagai sektor merupakan kunci utama dalam mengatasi masalah backlog perumahan nasional, yaitu kesenjangan antara kebutuhan hunian dan ketersediaan tempat tinggal yang layak. Pernyataan ini disampaikannya saat menghadiri Sosialisasi Rancangan Keputusan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) tentang Rumah Susun di Aula Kantor BP Tapera, Menara Mandiri 2, Jakarta, pada Selasa, 17 Maret 2026.
Tito menyatakan bahwa penyelesaian masalah perumahan tidak bisa dilakukan oleh satu kementerian saja, melainkan memerlukan sinergi dari semua pemangku kepentingan. Hal ini menunjukkan pentingnya kerjasama yang solid untuk mencapai hasil yang diinginkan.
Dia mengungkapkan kekagumannya kepada Menteri PKP Maruarar Sirait, yang juga menekankan betapa pentingnya dukungan dari semua pihak. Tito menambahkan bahwa jika Kementerian PKP bekerja sendiri, dengan data backlog yang disampaikan oleh Kepala BPS, Bu Wini, maka penyelesaian masalah ini tidak akan tercapai.
Mendagri menekankan bahwa partisipasi seluruh ekosistem pembangunan sangat penting dalam mempercepat penyelesaian tantangan perumahan yang kompleks dan bervariasi di seluruh Indonesia. Keterlibatan semua pihak diharapkan dapat membantu menciptakan solusi yang lebih efektif dan berkelanjutan.
Lebih lanjut, Tito menjelaskan bahwa kebijakan pemerintah dalam sektor perumahan sejalan dengan visi Presiden Prabowo Subianto, yang menekankan keadilan sebagai prinsip utama dalam pembangunan, termasuk dalam pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat. Ini menunjukkan komitmen pemerintah untuk memastikan setiap warga negara mendapatkan akses terhadap hunian yang layak.
Dia menyatakan, “Perumahan adalah salah satu aspek fundamental. Kita sering mendengar tentang sandang, pangan, dan papan sebagai kebutuhan dasar manusia.” Ini menegaskan pentingnya perumahan dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat secara keseluruhan.
Menurut Tito, pemenuhan kebutuhan akan hunian layak sangat krusial dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Namun, ia juga mengakui bahwa tantangan yang dihadapi cukup besar, baik dari aspek jumlah kebutuhan maupun kompleksitas masalah yang ada di lapangan.
“Saya sudah menyampaikan kepada beliau, ini adalah tugas yang tidak mudah. Indonesia adalah negara terbesar keempat di dunia, dan permasalahan yang dihadapi sangat beragam,” ungkapnya. Ia menambahkan bahwa salah satu masalah utama yang dihadapi adalah perizinan yang rumit dan memakan waktu.
Mendagri menggarisbawahi bahwa tingginya angka backlog perumahan di Indonesia sebagian besar disebabkan oleh kendala dalam proses perizinan. Oleh karena itu, kepemimpinan yang efektif dan kemampuan untuk membangun kerjasama antar sektor sangat penting untuk mempercepat penyelesaian masalah perumahan yang ada.
➡️ Baca Juga: Hindari Tilang Rp500 Ribu, Patuhi Aturan Garis Kuning untuk Pengendara di Jalan Raya
➡️ Baca Juga: Tingkatkan Kualitas Layanan Pelita Air untuk Menjaga Keandalan Operasional Secara Konsisten
