Jakarta – Pernyataan kontroversial mantan pejabat, Said Didu, mengenai anggaran Event Organizer (EO) pemerintah telah memicu perdebatan yang luas. Organisasi Backstagers Indonesia Event Management Association telah resmi menyampaikan keberatan, menilai tuduhan tersebut sebagai informasi yang keliru dan merugikan jutaan pekerja di industri event.
Organisasi yang mewakili lebih dari 278 ribu pekerja event profesional bersertifikat, serta jutaan pekerja informal, merasa bahwa pernyataan tersebut telah mencederai reputasi pelaku industri. Hal ini dirasakan oleh semua pihak, mulai dari kru teknis hingga pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).
Andro Rohmana Putra, Ketua Umum Backstagers Indonesia, menegaskan bahwa narasi yang menyebut EO sebagai “tempat korupsi paling aman” adalah tuduhan yang tidak berdasar dan tidak mencerminkan realitas di lapangan.
“Menuduh EO sebagai tempat korupsi di saat industri ini baru mulai pulih setelah terpuruk selama dua tahun akibat pandemi adalah pernyataan yang tidak menunjukkan rasa empati. Saat ini, para pelaku EO berjuang untuk bertahan di tengah pemangkasan anggaran dan efisiensi yang dilakukan pemerintah. Hanya bertahan saja sudah merupakan pencapaian, apalagi jika dituduh menguras uang negara hingga puluhan triliun,” ungkapnya pada Kamis, 2 April 2026.
Menurut Backstagers, sektor event masih sangat terpukul. Pandemi COVID-19 hampir membuat industri ini lumpuh total selama tahun 2020 hingga 2022. Ketika industri mulai bangkit di tahun 2023 dan 2024 melalui berbagai acara besar, tantangan baru muncul pada tahun 2025 karena kebijakan efisiensi anggaran pemerintah yang mengurangi banyak proyek.
Di sisi lain, mereka menegaskan bahwa industri event bukanlah sumber pemborosan, melainkan merupakan pendorong ekonomi yang signifikan. Data yang mereka sampaikan menunjukkan bahwa sektor ini berkontribusi besar terhadap produk domestik bruto (PDB) dan memiliki dampak berantai bagi pelaku UMKM serta pekerja harian.
Namun, kenyataan di lapangan menunjukkan hal yang berbeda. Dalam banyak kegiatan yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah, anggaran untuk tenaga kerja event sering kali sangat minim, bahkan bisa dikatakan nyaris tidak ada.
“Banyak pemerintah daerah yang mengadakan acara, tetapi dalam anggarannya, mereka enggan untuk mencantumkan biaya upah bagi tenaga kerja teknis dan kru lokal. Kerja kreatif masih dianggap bisa dibayar dengan ‘terima kasih’, dan kami sering kali harus berjuang agar bisa mendapatkan pembayaran untuk kru event,” jelasnya.
Backstagers juga mengangkat permasalahan mengenai videografer Amsal Sitepu yang sempat viral, yang menunjukkan betapa rendahnya penghargaan terhadap profesi kreatif dalam industri ini.
➡️ Baca Juga: Motif Pembunuhan Cucu Mpok Nori oleh Suaminya yang Berasal dari Iran Terungkap
➡️ Baca Juga: Wamendagri Wiyagus Mendorong IPDN untuk Konsisten Melahirkan Kader Pemerintahan Kompeten
