Wakil Menteri Dalam Negeri, Akhmad Wiyagus, menekankan pentingnya Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) untuk terus berkomitmen dalam menghasilkan kader pemerintahan yang memiliki kompetensi tinggi. Upaya ini menjadi krusial dalam mendukung berbagai program prioritas nasional, terutama menjelang pencapaian Indonesia Emas 2045.
Pernyataan tersebut disampaikan Wiyagus saat membacakan sambutan dari Menteri Dalam Negeri, Muhammad Tito Karnavian, dalam acara Sidang Senat Terbuka Dies Natalis ke-70 IPDN. Acara berlangsung di Balairung Rudini, IPDN Jatinangor, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat, pada Selasa, 31 Maret 2026.
Wiyagus menegaskan bahwa lulusan IPDN harus dipersiapkan untuk menjadi motor penggerak dalam birokrasi, yang akan bertugas di seluruh daerah di Indonesia. “Kehadiran negara dan keberhasilan pembangunan harus dapat dirasakan langsung oleh seluruh masyarakat, tanpa terkecuali,” ujarnya.
Wiyagus juga menggarisbawahi pentingnya pengembangan sumber daya manusia (SDM) aparatur yang terampil dalam teknologi informasi dan komunikasi. Mengingat bahwa tantangan dalam pelayanan publik kini semakin mengarah pada digitalisasi, maka para praja IPDN perlu meningkatkan kompetensi mereka di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi.
“Dengan cara ini, alumni IPDN akan memiliki daya saing yang kuat, yang sangat diperlukan untuk menghadapi era kompetisi global yang semakin ketat,” ungkapnya.
Ia juga mengingatkan bahwa momentum dies natalis ini seharusnya dimanfaatkan sebagai ajang refleksi untuk merumuskan langkah strategis bagi IPDN sebagai institusi pendidikan tinggi kepamongprajaan yang inovatif dan kompetitif. Wiyagus berharap IPDN terus melakukan perbaikan di berbagai sektor, terutama dalam hal penataan dan penyempurnaan kurikulum, pelatihan, serta pengasuhan yang terintegrasi.
Di sisi lain, Wiyagus menyoroti kontribusi signifikan yang telah diberikan oleh IPDN dalam menangani berbagai isu kemanusiaan di Indonesia. Terbaru, IPDN telah berperan aktif dalam mendukung upaya rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana di Sumatera dengan mengirimkan praja ke lokasi-lokasi yang terdampak. Tindakan ini menunjukkan peran vital IPDN dalam membantu memulihkan tata kelola pemerintahan di daerah bencana.
“Ini membuktikan bahwa IPDN adalah lembaga yang responsif dan tangguh dalam menghadapi berbagai krisis nasional,” tegasnya.
Sebagai tambahan informasi, sidang tersebut juga menghadirkan orasi ilmiah dari Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Agus Joko Pramono. Acara ini dihadiri oleh Rektor IPDN Halilul Khairi, para guru besar, anggota senat IPDN, serta seluruh civitas academica IPDN.
➡️ Baca Juga: Rencana Evakuasi Warga Gaza ke Indonesia, Muhammadiyah: Hanya Hitungan Bulan
➡️ Baca Juga: Raffi dan Nagita Raih 77 Juta Followers di Instagram, Peringkat 1 Indonesia dan 62 Dunia
