PM Israel Benjamin Netanyahu Kritik Inggris Sebagai “Republik Islam Britania”, London Marah Besar
Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu, menyebut Inggris sebagai “Republik Islam Britania” di tengah pertimbangan pemerintah Partai Buruh yang baru mengenai tindakan terhadap Israel. Pernyataan tersebut menunjukkan ketegangan yang meningkat antara kedua negara, terutama terkait isu-isu yang berhubungan dengan kebijakan luar negeri.
Dalam sebuah podcast yang disiarkan oleh Radio Angkatan Darat Israel, Netanyahu mengungkapkan kritiknya terhadap cara media Inggris memberitakan Israel, membandingkan situasi saat ini dengan liputan selama Perang Enam Hari yang terjadi pada tahun 1967. Ia menilai bahwa pendekatan media saat ini mengabaikan konteks yang lebih luas.
“Cobalah untuk menemukan hal-hal yang positif tentang Israel di Inggris saat ini, yang dapat Anda sebut sebagai Republik Islam Britania,” ungkapnya. Dalam komentarnya, Netanyahu juga merujuk pada lelucon yang pernah disampaikan oleh Wakil Presiden Amerika Serikat, JD Vance, pada tahun 2024, yang menyebut Inggris bisa menjadi “Republik Islam pertama yang memiliki senjata nuklir.”
Berdasarkan hasil sensus terbaru, populasi Muslim di Inggris tercatat sekitar 6 persen dari total penduduk. Sementara itu, Pakistan, yang secara resmi dikenal sebagai Republik Islam Pakistan, telah memiliki kemampuan nuklir sejak dekade 1990-an, menambah dimensi pada pernyataan Netanyahu.
Menanggapi komentar tersebut, Kementerian Luar Negeri Inggris menyatakan bahwa pernyataan Netanyahu “sama sekali tidak dapat diterima” dan memastikan bahwa masalah ini telah dibahas dengan pihak pemerintah Israel. Respons ini menunjukkan adanya ketidakpuasan dari London terhadap pernyataan yang dianggap merendahkan.
Hubungan antara London dan Tel Aviv semakin memburuk setelah Inggris mengakui secara resmi Negara Palestina pada September 2025. Tindakan ini ditentang oleh pemerintahan Netanyahu, yang melihatnya sebagai langkah yang merugikan posisi Israel di panggung internasional.
Pertukaran kata antara Netanyahu dan Inggris terjadi beberapa minggu setelah Andy Burnham dilantik sebagai perdana menteri. Sebelum menjabat, Burnham mengkritik Partai Buruh yang dianggap “tidak melakukan hal yang benar” terkait situasi di Gaza, dan menekankan perlunya Inggris memberikan tekanan lebih besar terhadap Israel, termasuk melalui sanksi dan pembatasan perdagangan.
Meskipun demikian, Inggris masih mempertahankan hubungan ekspor militer dengan Israel. Meskipun beberapa lisensi senjata ditangguhkan pada tahun 2024 akibat kekhawatiran bahwa peralatan militer tersebut dapat digunakan untuk pelanggaran serius terhadap hukum humaniter internasional, komponen yang disuplai melalui program F-35 multinasional tetap dikecualikan dari larangan tersebut.
Inggris juga memberikan dukungan militer selama konflik yang terjadi dengan Iran tahun ini. London mengerahkan pesawat untuk mencegat serangan dari Iran dan mengizinkan pasukan Amerika Serikat menggunakan pangkalan Inggris untuk operasi melawan peluncur rudal dan situs terkait dengan Iran. Kerja sama keamanan antara Inggris dan Israel juga mencakup penerbangan pengawasan di atas wilayah Gaza serta berbagi intelijen yang strategis.
➡️ Baca Juga: Jadwal Lengkap 7 Wakil Indonesia di 16 Besar Orleans Masters 2026: Ginting dan Amri/Nita Siap Bertanding
➡️ Baca Juga: 233 Kasus DBD berisiko di Tangsel Sejak 2025
