Jakarta – Kementerian Keuangan (Kemenkeu) telah berhasil merealisasikan penyaluran transfer ke daerah (TKD) mencapai Rp599,2 triliun per tanggal 30 September 2026. Angka tersebut mencerminkan 82,4 persen dari target anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) yang ditetapkan sebesar Rp727,2 triliun.
Menteri Keuangan Suahasil Nazara menjelaskan bahwa alokasi awal APBN diperkirakan sebesar Rp693 triliun. Namun, seiring berjalannya waktu, terjadi beberapa bencana alam yang memerlukan penyesuaian anggaran. Dengan demikian, total alokasi yang diperkirakan untuk tahun ini menjadi Rp727 triliun. Penjelasan tersebut disampaikan dalam konferensi pers APBN KiTa di kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, pada hari Jumat, 9 Oktober 2026.
Rincian alokasi dana transfer umum, yang mencakup Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Bagi Hasil (DBH), digunakan antara lain untuk membayar gaji bagi 5,3 juta aparatur sipil negara (ASN) di daerah.
Selain itu, alokasi dana ini juga berfungsi untuk membiayai keikutsertaan dalam Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang mencakup 1,14 juta orang, serta memberikan jaminan sosial ketenagakerjaan (jamsostek) untuk sekitar 596 ribu peserta.
Sementara itu, dana transfer khusus seperti Dana Alokasi Khusus (DAK) yang terbagi menjadi DAK Fisik dan DAK Nonfisik, serta hibah daerah, digunakan untuk mendukung berbagai layanan publik, termasuk pendidikan, kesehatan, akses air bersih, dan pengembangan infrastruktur daerah.
Penyaluran dana tersebut juga mencakup Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang diberikan kepada 43,7 juta siswa, bantuan pendidikan kesetaraan untuk 1,04 juta siswa, serta Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (BOP PAUD) yang dijangkau oleh 5,9 juta siswa.
Dukungan tambahan meliputi tunjangan bagi 1,68 juta guru, penguatan bagi 77 rumah sakit umum daerah (RSUD), serta perbaikan dan perawatan jalan sepanjang 398,6 kilometer.
Adapun Dana Desa, Dana Insentif, Dana Otonomi Khusus (Otsus), serta Dana Keistimewaan, telah disalurkan kepada 75.172 desa. Pada saat yang sama, terdapat dukungan untuk 27.308 unit Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih dan bantuan langsung tunai (BLT) yang diberikan kepada 727.907 keluarga penerima manfaat.
Suahasil menegaskan bahwa pemerintah akan terus melanjutkan penyaluran TKD hingga bulan Oktober, November, dan Desember 2026 untuk memastikan penyelenggaraan layanan publik serta memenuhi kebutuhan pemerintah daerah.
Di sisi lain, laporan menunjukkan bahwa APBN mencatatkan defisit sebesar Rp319 triliun, yang setara dengan 1,24 persen dari produk domestik bruto (PDB) per 30 September 2026.
Pendapatan negara yang berhasil direalisasikan mencapai Rp2.341,5 triliun, atau 74,2 persen dari target APBN. Pertumbuhan ini mencatatkan peningkatan sebesar 25,5 persen dari tahun ke tahun (year-on-year/yoy).
Sementara itu, belanja negara yang telah tersalurkan mencapai Rp2.660,5 triliun, yang setara dengan 69,2 persen dari APBN dan menunjukkan pertumbuhan sebesar 19 persen (yoy).
➡️ Baca Juga: Pelaksanaan SPMB Berbasis Karakter di Kota Padang
➡️ Baca Juga: Pemerintah Terapkan 8 Langkah Strategis untuk Percepat Pemulihan NTT Pasca Gempa M 7,7
