Rencana pembentukan Undang-Undang (UU) Perampasan Aset dianggap sebagai langkah krusial oleh pemerintah dan DPR dalam memperkuat upaya pemberantasan tindak pidana, terutama yang berhubungan dengan kejahatan yang mengakibatkan keuntungan finansial.
Pengamat hukum, Profesor Henry Indraguna, menekankan pentingnya dukungan terhadap niat negara dalam mengembalikan aset yang diperoleh dari tindak pidana. Namun, ia juga menyoroti bahwa penguatan kewenangan ini harus diimbangi dengan adanya mekanisme pengawasan yang jelas dan transparan.
Tujuan utama dari UU Perampasan Aset, menurut Henry, seharusnya fokus pada usaha untuk mengejar dan mengembalikan hasil dari kejahatan yang telah dilakukan.
“Masyarakat perlu memahami perbedaan yang mendasar antara aset yang dihasilkan dari tindak pidana dengan aset milik individu yang sedang dalam proses penyelidikan,” ujarnya, menekankan pentingnya edukasi publik dalam hal ini.
Sebagai anggota Dewan Pengawas Badan Hukum Advokasi & Hak Asasi Manusia DPP Partai Golkar, Henry mengingatkan bahwa seseorang yang masih dalam proses hukum, baik pemeriksaan, penyelidikan, maupun yang telah didakwa, tidak serta merta kehilangan hak atas harta kekayaannya.
Ia menegaskan bahwa proses perampasan aset harus tetap berlandaskan pada prinsip negara hukum, dengan pembuktian yang objektif, serta memberikan ruang bagi pemilik aset untuk menjelaskan asal-usul kekayaannya.
Henry menilai bahwa penting untuk memiliki bukti konkret yang menunjukkan asal-usul aset, serta mengaitkan aset tersebut dengan tindak pidana yang dituduhkan. Mekanisme pembuktian terbalik juga perlu dirumuskan dengan hati-hati dalam UU Perampasan Aset agar tidak disalahgunakan.
Untuk memastikan efektivitas UU Perampasan Aset tanpa membuka celah bagi penyalahgunaan wewenang, Henry mendorong adanya sejumlah poin pengaman dalam regulasi tersebut.
Pertama, harus ada standar pembuktian yang jelas agar perampasan aset tidak dilakukan hanya berdasarkan kecurigaan semata. Kedua, pengawasan dari pihak pengadilan atau judicial oversight diperlukan. Setiap penyitaan yang memiliki dampak signifikan terhadap individu atau perusahaan harus dapat diuji melalui proses hukum yang berlaku.
Ketiga, perlindungan bagi pihak ketiga yang beritikad baik harus ditegaskan dalam UU. Keempat, harus ada pemisahan jelas antara aset pribadi dan aset korporasi. Tanggung jawab pidana individu tidak seharusnya otomatis menghapus status hukum badan usaha yang bersangkutan.
Kelima, perlu adanya mekanisme yang jelas untuk pengembalian aset dan kompensasi jika terbukti bahwa aset yang disita tidak terkait dengan tindak pidana yang dituduhkan.
➡️ Baca Juga: Ukuran Progres Latihan Gym yang Efektif Tanpa Menggunakan Alat Rumit
➡️ Baca Juga: Rekrutmen ASN 2026: Pemerintah Sedang Mematangkan Rencana dan Persiapan
