Partai Hanura tengah menyusun mekanisme evaluasi untuk calon legislatif (caleg) berbasis survei sebagai persiapan menghadapi Pemilu 2029. Ketua Tim Satuan Tugas (Satgas) DPP Hanura, Patrice Rio Capella, mengungkapkan bahwa pemantauan terhadap elektabilitas dan peluang keterpilihan caleg akan dilakukan secara berkala.
“Setelah konsolidasi mencapai 100 persen, kami akan mulai mengukur kekuatan. Kami akan melakukan survei untuk mengetahui tingkat kesadaran masyarakat terhadap partai serta posisi elektabilitas kami,” jelas Rio saat menghadiri acara Konsolidasi dan Rapat Teknis Tim Task Force tingkat DPC se-Provinsi Sumatera Selatan di Hotel Aston, Palembang, pada Rabu, 12 Agustus 2026.
Hasil dari survei tersebut akan diturunkan ke tingkat daerah pemilihan (dapil) untuk memetakan wilayah dengan potensi kursi yang dapat diperoleh serta mengevaluasi kekuatan masing-masing bakal caleg.
Rio memberikan contoh bahwa jika seorang kandidat menempati urutan kesembilan dalam hasil survei, Hanura akan menyediakan program dan waktu selama enam bulan untuk meningkatkan elektabilitasnya. Setelah periode tersebut, kandidat akan disurvei kembali untuk menilai perkembangan elektabilitasnya.
“Setelah enam bulan bekerja, kami akan melakukan survei ulang. Apakah posisi Pak Ketua mengalami peningkatan atau tidak?” ungkap Rio, merujuk pada Ketua DPD Hanura Sumsel, Ahmad Al Azhar, yang akan mencalonkan diri ke DPR RI.
Dia menambahkan bahwa mekanisme ini juga akan menjadi dasar dalam pemberian reward dan punishment kepada kader yang diproyeksikan untuk maju dalam Pemilu mendatang.
“Jika posisi Pak Ketua naik ke peringkat tujuh, itu baik. Namun, jika tetap di urutan sembilan dan kemudian turun ke sepuluh, kami akan menyarankan, ‘Pak Ketua, sebaiknya jangan mencalonkan diri ke DPR RI,’” jelas Rio mengenai strategi evaluasi caleg.
Rio menegaskan bahwa persiapan Hanura tidak hanya sebatas membangun struktur partai, tetapi juga memastikan setiap mesin politik memiliki target elektoral yang terukur. “Kami berencana memulai survei pada tahun depan, setelah struktur pengurus di semua tingkat kecamatan selesai 100 persen, dilanjutkan dengan 83.000 desa,” tutup Rio.
➡️ Baca Juga: Polri Pantau Peredaran Narkoba Jelang Tahun Baru
➡️ Baca Juga: Kominfo Luncurkan Platform Edukasi Digital Untuk Pelajar
