Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto menegaskan bahwa kepemimpinan kepala daerah yang efektif merupakan faktor krusial dalam merespon isu-isu yang berkaitan dengan kebebasan beragama. Ia berpendapat bahwa untuk mencapai hal ini, perlu adanya kolaborasi yang solid antara Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB), akademisi, aktivis, serta elemen-elemen masyarakat lainnya. Pendekatan ini harus melibatkan lebih dari sekadar regulasi formal.
“Kebebasan beragama memerlukan kepemimpinan yang tidak hanya berani, tetapi juga adil. Ini adalah tentang menciptakan kolaborasi di antara semua pemangku kepentingan dalam masyarakat,” ungkap Bima dalam Seminar Nasional yang bertemakan “Dari Banjarmasin untuk Indonesia: Dari Indonesia untuk Banjarmasin” yang dilaksanakan secara virtual dari Jakarta pada 21 September 2026.
Bima menjelaskan bahwa isu kebebasan beragama pada dasarnya terkait dengan ekosistem pengelolaan pemerintahan yang peka terhadap keunikan setiap daerah. Menurutnya, masyarakat telah menunjukkan banyak contoh baik dalam membangun toleransi antarumat beragama. Potensi tersebut, menurut Bima, perlu ditingkatkan melalui kerjasama dari seluruh lapisan masyarakat.
“Kerukunan antaragama tidak hanya dapat dipertahankan melalui regulasi. Ia hidup melalui jutaan praktik toleransi yang terjadi setiap hari di negara kita,” tambahnya.
Merujuk pada pengalamannya sebagai kepala daerah, Bima menyatakan bahwa konflik yang berasal dari perselisihan antarumat beragama dapat berkembang dalam waktu singkat. Sebaliknya, pembentukan budaya toleransi antarumat beragama membutuhkan proses yang panjang dan bertahap. Oleh karena itu, Bima menekankan pentingnya kepala daerah untuk dapat merespon dan menyelesaikan konflik antaragama dengan cepat dan tepat.
“Pemahaman ini sangat penting bagi kepala daerah. Ketika isu beragama muncul, mereka harus dapat mendiagnosis anatomi konflik secara cepat dan akurat. Kesimpulan yang salah harus dihindari,” jelas Bima lebih lanjut.
Untuk itu, Bima menegaskan bahwa pemerintah berkomitmen untuk terus memperkuat kapasitas serta kepercayaan diri kepala daerah dalam menjalankan tanggung jawab mereka dalam menjaga kerukunan umat beragama secara konsisten. Ia percaya bahwa kerukunan harus menjadi bagian integral dari tugas utama pemerintah daerah, bukan sekadar pilihan kebijakan.
“Kegiatan kami adalah memberikan insentif untuk meningkatkan kepercayaan diri kepala daerah agar menjadikan kerukunan beragama ini sebagai kewajiban, bukan sekadar opsi. Ini adalah tanggung jawab yang harus diemban oleh setiap kepala daerah tanpa terkecuali,” tutupnya.
➡️ Baca Juga: Megapolitan Tegaskan Korban Serangan KKB Bukan TNI
➡️ Baca Juga: Klub Penyumbang Pemain Terbanyak untuk Timnas Indonesia di FIFA ASEAN Cup 2026
