Rencana pengadaan motor listrik dalam jumlah besar oleh Badan Gizi Nasional (BGN) untuk mendukung program Makan Bergizi Gratis (MBG) kini mendapatkan perhatian yang signifikan dari masyarakat.
Anggota Komisi IX DPR RI yang berasal dari Fraksi PKB, Neng Eem Marhamah Zulfa, mengungkapkan bahwa pihaknya mempertimbangkan untuk memanggil BGN guna meminta penjelasan terkait pentingnya pengadaan motor listrik tersebut.
“Masyarakat memiliki hak untuk mengetahui asal-usul pengadaan, tujuannya, serta sumber dananya. Untuk mendapatkan informasi yang lengkap dan akurat, konfirmasi kepada pihak BGN menjadi langkah yang tepat agar kronologinya dapat dipahami dengan baik. Jangan sampai muncul pro dan kontra yang berkepanjangan akibat ketidaktransparanan,” jelas Neng Eem dalam pernyataannya pada Kamis, 9 April 2026.
Menurut Neng Eem, kejelasan informasi sangat penting untuk menghindari spekulasi di masyarakat yang dapat merusak reputasi program strategis nasional ini.
Ia menegaskan bahwa setiap rupiah yang digunakan dalam program MBG harus dapat dipertanggungjawabkan secara transparan kepada publik.
“Program MBG ini merupakan prioritas yang ditetapkan oleh Presiden Prabowo, dan kita semua perlu mengawalnya agar terhindar dari kritik yang dapat mengurangi kredibilitas dan kualitas program,” tambahnya.
Neng Eem juga mengingatkan bahwa transparansi bukan hanya sekadar membuka data, tetapi juga memastikan masyarakat memahami alasan di balik kebijakan pengadaan ini.
Mengacu pada besarnya anggaran yang digunakan, pengawasan publik menjadi elemen krusial untuk mencegah potensi ketidakefisienan dan penyalahgunaan dana negara.
“Program MBG berhubungan langsung dengan pemenuhan gizi masyarakat secara luas. Keterbukaan mengenai anggaran adalah kunci agar publik dapat berpartisipasi dalam memastikan program ini berjalan sesuai rencana. BGN tentunya memiliki dasar perencanaan, tetapi informasi tersebut harus disampaikan secara terbuka agar tidak menimbulkan ketidakpercayaan,” jelas legislator dari Jawa Barat ini.
Sebelumnya, Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana menjelaskan alasan di balik pengadaan 21.801 unit motor listrik dengan total biaya mencapai Rp 42 juta untuk Kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).
Ia menyatakan bahwa motor listrik ini akan digunakan untuk mendukung operasional di daerah-daerah yang memiliki akses transportasi yang sulit dijangkau.
“Program ini bertujuan untuk menjangkau daerah-daerah yang sangat sulit diakses. Ini adalah langkah penting untuk memastikan pelayanan sampai ke desa-desa yang hanya dapat dijangkau menggunakan motor. Motor ini akan sangat membantu dalam operasional,” ungkap Dadan kepada wartawan di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, seperti yang dilaporkan pada Kamis, 9 April 2026.
➡️ Baca Juga: Prabowo Tingkatkan Digitalisasi Sekolah untuk Modernisasi Ruang Kelas di Indonesia
➡️ Baca Juga: AC Milan Berangkat ke Australia dengan Skuad Unggulan untuk Persiapan Pra-Musim
