Jakarta – Kasus dugaan tindak pidana kekerasan seksual (TPKS) yang melibatkan nama Betrand Peto, yang akrab disapa Onyo, kini memasuki fase baru. Pelapor yang dikenal dengan inisial ANW telah menyelesaikan proses asesmen psikologis di Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), dan hasil dari pemeriksaan tersebut telah diterima.
Pemeriksaan terhadap ANW dilaksanakan sekitar dua minggu lalu sebagai bagian dari prosedur asesmen yang dilakukan oleh LPSK. Kuasa hukum ANW, Thulus Pardosi, memilih untuk tidak mengungkapkan detail hasil asesmen tersebut, mengingat hal ini merupakan ranah LPSK. Namun, ia menyatakan bahwa hasil pemeriksaan ini membuat pihaknya semakin yakin akan posisi hukum kliennya dalam perkara yang tengah berlangsung.
“Untuk ANW, proses asesmen ini sudah berlangsung dua minggu lalu. Kami tidak akan membagikan hasilnya, tetapi saya ingin menyampaikan kepada rekan-rekan media bahwa dengan dilaksanakannya pemeriksaan ini, kami semakin yakin bahwa dia adalah korban,” tutur Thulus Pardosi saat berbincang dengan para jurnalis.
Setelah menyelesaikan rangkaian asesmen, LPSK dilaporkan mulai mendiskusikan bentuk pendampingan yang diperlukan bagi ANW. Hasil dari pemeriksaan tersebut akan menjadi salah satu acuan dalam menentukan langkah-langkah pemulihan yang diperlukan.
“Terkait dengan perawatan, kami juga telah diinformasikan oleh LPSK bahwa akan ada penentuan melalui rapat internal. Berdasarkan hasil asesmen, mereka akan memutuskan bagaimana mekanisme pemulihan dilakukan, karena tujuan utama LPSK adalah untuk memulihkan kondisi klien. Kami mendengar bahwa keputusan mengenai rencana pemulihan untuk ANW akan diumumkan hari ini,” tambahnya.
Kuasa hukum lainnya, Eddy Sianipar, menyampaikan bahwa ANW saat ini memilih untuk menghentikan pekerjaannya. Keputusan ini diambil sebagai respons terhadap berbagai serangan serta tindakan doxing yang diterimanya.
“Untuk korban TPKS, saat ini ANW memang telah memutuskan untuk berhenti bekerja sementara. Dia merasa perlu untuk mengambil langkah ini karena banyaknya serangan dan doxing yang dialaminya,” ungkap Eddy Sianipar.
Kondisi ini menjadi perhatian serius bagi tim kuasa hukum, karena tekanan yang muncul di ruang digital dinilai sangat mempengaruhi kehidupan ANW di luar proses hukum yang sedang berlangsung.
Thulus Pardosi juga menyoroti adanya stigma negatif yang mengarah kepada kliennya. Ia berpendapat bahwa seorang korban seharusnya tidak perlu menghadapi tekanan sosial tambahan ketika mereka sedang berjuang untuk mendapatkan keadilan.
Dalam situasi seperti ini, penting bagi masyarakat untuk memahami bahwa setiap individu yang menjadi korban TPKS berhak mendapatkan perlindungan dan dukungan. Proses hukum yang harus dijalani oleh korban sering kali sangat menantang, dan dukungan psikologis serta sosial menjadi aspek yang krusial.
LPSK memiliki peranan penting dalam memberikan pendampingan kepada korban TPKS. Mereka tidak hanya bertugas untuk melindungi saksi dan korban, tetapi juga memastikan bahwa orang-orang yang mengalami trauma mendapatkan akses ke pemulihan yang tepat. Ini termasuk penentuan bentuk perawatan yang sesuai berdasarkan hasil asesmen yang telah dilakukan.
Tindakan doxing dan serangan verbal di dunia maya dapat memberikan dampak psikologis yang signifikan bagi korban. Dalam kasus ANW, keputusan untuk sementara waktu menghentikan aktivitas pekerjaan adalah langkah yang wajar untuk melindungi dirinya dari dampak negatif yang lebih besar.
Kuasa hukum ANW berkomitmen untuk terus mendampingi kliennya dalam mencari keadilan. Mereka berharap agar semua pihak dapat memberikan dukungan yang dibutuhkan, serta membantu menciptakan lingkungan yang lebih aman bagi korban TPKS untuk berbicara dan mendapatkan keadilan.
Dengan adanya dukungan yang kuat dari LPSK dan kuasa hukum, diharapkan ANW dapat melalui masa-masa sulit ini dengan lebih baik. Proses pemulihan adalah perjalanan panjang, tetapi dengan langkah-langkah yang tepat, diharapkan korban dapat menemukan kembali kekuatannya dan melanjutkan hidupnya dengan lebih baik.
Kesadaran sosial tentang isu TPKS perlu ditingkatkan untuk mendukung para korban. Hal ini mencakup pengurangan stigma negatif serta peningkatan pemahaman tentang hak-hak korban dalam sistem hukum. Melalui edukasi dan advokasi, diharapkan masyarakat dapat lebih peka dan responsif terhadap kondisi para korban.
Dalam menghadapi kasus TPKS, penting bagi semua pihak untuk bersatu dalam memberikan dukungan. Dukungan masyarakat dapat membantu korban untuk merasa lebih aman dan berdaya, serta mendorong mereka untuk melaporkan kejadian yang dialami tanpa merasa tertekan oleh stigma sosial.
Setiap langkah menuju keadilan adalah penting, dan dengan upaya kolektif, kita dapat menciptakan lingkungan yang lebih baik bagi semua korban TPKS.
➡️ Baca Juga: 5 Kemampuan Keuangan Wajib Dikuasai Sebelum Memulai Usaha, Bukan Hanya Modal
➡️ Baca Juga: Tanpa Ribet, Kirim THR Praktis dengan QRIS Transfer dan Transfer Emas di BRImo
