Wakil Menteri Dalam Negeri, Bima Arya Sugiarto, menekankan pentingnya pemanfaatan Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional – Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat (SP4N-LAPOR!) tidak hanya terbatas pada penyelesaian laporan dari masyarakat. Ia menegaskan bahwa data pengaduan seharusnya digunakan sebagai bahan evaluasi untuk meningkatkan kebijakan dan kualitas pelayanan publik yang ada.
Pernyataan ini disampaikan oleh Bima dalam acara Penandatanganan Nota Kesepahaman mengenai Sinergi Pengelolaan SP4N-LAPOR! sebagai Aplikasi Umum Kanal Aduan Layanan Publik di Kantor Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB) yang berlangsung di Jakarta pada hari Selasa, 29 September 2026.
Menurut Bima, kepala daerah yang responsif dan mampu berkolaborasi dalam menangani keluhan masyarakat menunjukkan komitmen kuat untuk meningkatkan pelayanan publik. Ia juga menambahkan bahwa meningkatnya partisipasi masyarakat mencerminkan terbukanya ruang untuk mengajukan pengaduan.
“Ketika kepala daerah sudah responsif, dan memiliki keberanian serta kemampuan untuk berkolaborasi, artinya mereka sudah berada di atas rata-rata,” ungkap Bima.
Ia juga mencatat peningkatan jumlah pengaduan dari sekitar 33 ribu pada tahun 2021 menjadi hampir 73 ribu pada tahun 2025. Selain itu, waktu penyelesaian laporan yang sebelumnya mencapai 30 hari kini dapat diselesaikan dalam waktu sekitar empat hari, dengan tingkat penyelesaian laporan mencapai 97 persen.
Meski demikian, Bima menekankan bahwa keberhasilan dalam mengelola pengaduan tidak hanya diukur dari seberapa cepat laporan dapat diselesaikan. “Namun, pertanyaannya adalah apakah laporan-laporan tersebut tidak hanya selesai, tetapi juga dijadikan bahan evaluasi secara sistemik. Ini adalah isu yang berbeda,” jelasnya.
Bima merincikan beberapa masalah yang sering dilaporkan oleh masyarakat, termasuk infrastruktur jalan, ketertiban umum, lingkungan hidup, administrasi kependudukan, serta hak-hak pekerja. Berbagai isu ini memerlukan penyelesaian yang bersifat sistemik dan kolaboratif antara berbagai pihak.
“Gubernur mungkin bisa berganti, wali kota bisa berganti, bahkan menteri juga bisa berganti. Namun, sistem ini seharusnya bersifat abadi dan terus-menerus kita perbaiki,” tegasnya.
Untuk itu, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mendorong penguatan dalam sosialisasi, pembinaan, dan pengawasan, serta komitmen kepala daerah. Selain itu, regenerasi aparatur dan pemanfaatan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) juga perlu diperkuat untuk meningkatkan kelembagaan pengaduan di daerah.
Lebih lanjut, Bima menekankan bahwa SP4N-LAPOR! harus diarahkan menjadi sistem yang mampu menjembatani pengaduan masyarakat dengan proses perbaikan kebijakan yang lebih luas. “Ini bukan hanya sekadar menyelesaikan kasus, tetapi juga membangun sebuah sistem yang lebih baik,” tutup Bima.
➡️ Baca Juga: Fanmeeting Gong Yoo di Jakarta: Tanggal, Lokasi, dan Harga Tiket Terbaru
➡️ Baca Juga: Daftar Bandara yang Terpengaruh Karhutla Dari Aceh Hingga Papua di Indonesia
