Jakarta – Pemerintah Indonesia berupaya meningkatkan pemanfaatan aspal Buton (asbuton) sebagai langkah untuk mengurangi ketergantungan terhadap impor dan mencapai swasembada aspal dalam negeri. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Dody Hanggodo, menyatakan bahwa Indonesia seharusnya dapat memaksimalkan penggunaan asbuton, terutama karena negara lain, seperti China, sudah memanfaatkan sumber daya ini dengan baik.
Dody mengungkapkan bahwa selama ini aspal impor masih mendominasi pasar nasional karena dianggap lebih praktis untuk digunakan dalam proyek infrastruktur. Kondisi ini menyebabkan pemanfaatan asbuton di tanah air belum berjalan optimal, meskipun Indonesia memiliki cadangan aspal yang cukup besar.
“Memang, jika dibandingkan dengan produk impor, aspal dari luar lebih mudah digunakan. Ini bukanlah informasi yang baru. Kita harus mengakui kenyataan ini,” jelas Dody dalam konferensi pers di Gedung Kementerian PUPR, Kebayoran, Jakarta Selatan, pada Kamis, 2 April 2026.
Dia menambahkan bahwa dari segi kualitas, aspal Buton tidak memiliki masalah yang berarti. Meskipun belum digunakan secara luas di Indonesia, asbuton sudah terbukti efektif di negara lain, yang mana infrastruktur mereka jauh lebih baik.
“Dari aspek keandalan, memang benar, aspal Buton belum pernah diuji secara masif di Indonesia. Uji coba terbatas sudah dilakukan. Namun, yang jelas, aspal Buton ini sudah menjadi komponen utama di negara-negara besar dengan kualitas jalan yang lebih baik, seperti China,” ungkap Dody.
Menariknya, China telah mengimpor aspal Buton dari Indonesia sebagai bahan campuran untuk proyek jalan mereka. Ini menunjukkan bahwa asbuton memiliki daya saing yang kuat di pasar internasional.
Pemerintah memproyeksikan peningkatan penggunaan asbuton untuk mengurangi angka impor, yang saat ini masih mencapai sekitar 80 persen dari total kebutuhan nasional. Total kebutuhan aspal di Indonesia tercatat sekitar 1 juta ton per tahun, dan diperkirakan akan meningkat menjadi 1,5 juta ton dalam beberapa tahun ke depan.
Namun, saat ini pemanfaatan cadangan asbuton dalam negeri baru mencapai sekitar 4 persen. Pemerintah menargetkan untuk meningkatkan penggunaan asbuton hingga 30 persen secara bertahap. Kebijakan ini diharapkan mampu menghemat anggaran negara hingga Rp4 triliun dan meningkatkan penerimaan pajak sebesar sekitar Rp2 triliun.
Di samping itu, pengembangan industri asbuton diperkirakan dapat menciptakan nilai tambah ekonomi sekitar Rp23 triliun dan membuka lapangan kerja baru. Pemerintah juga mendorong penguatan rantai pasok industri, termasuk sektor pertambangan di wilayah Buton, untuk memaksimalkan potensi yang ada.
➡️ Baca Juga: Ponpes Gontor: Pilar Iman, Islam, dan Nasionalisme dalam Memperkuat Bangsa
➡️ Baca Juga: Dilema Harga BBM: Antara Menahan Inflasi atau Membebani APBN Pemerintah
