Pemerintah telah merumuskan delapan langkah strategis untuk mempercepat proses penanganan dan pemulihan Nusa Tenggara Timur (NTT) setelah gempa berkekuatan magnitudo 7,7 yang mengguncang Pulau Flores pada tanggal 15 Agustus 2026.
Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Letjen TNI Suharyanto menekankan bahwa semua langkah yang telah disusun ini harus segera dilaksanakan. Tujuannya adalah untuk mempercepat proses evakuasi, memenuhi kebutuhan para pengungsi, serta mendistribusikan bantuan logistik, termasuk pemulihan awal di wilayah yang terdampak.
“Demi mempercepat evakuasi dan pemenuhan logistik, serta memulai pemulihan di wilayah yang terkena dampak,” ungkap Suharyanto saat memimpin rapat koordinasi dengan kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah di Kantor Bupati Manggarai Barat, NTT, pada 16 Agustus 2026.
Langkah pertama yang diambil adalah mendesak pemerintah daerah di enam kabupaten yang mengalami dampak parah, yakni Manggarai, Manggarai Timur, Ngada, Ende, Nagekeo, dan Sikka, serta Pemerintah Provinsi NTT untuk segera menetapkan status darurat.
Suharyanto menjelaskan bahwa kepastian mengenai status darurat sangat penting sebagai dasar bagi BNPB, Kementerian Pekerjaan Umum, dan lembaga terkait lainnya untuk memberikan dukungan anggaran dan bantuan teknis secara maksimal.
“Mohon agar status darurat dapat segera dikeluarkan hari ini,” tegasnya.
Pemerintah juga menginstruksikan agar pembentukan Pos Satuan Tugas atau Posko di tingkat kabupaten/kota dan provinsi dapat dilakukan dengan cepat. Keterlibatan unsur TNI dan Polri sebagai komandan lapangan akan membantu memastikan bahwa penanganan dilakukan secara terkoordinasi.
“Bupati dapat menunjuk Komandan Satuan TNI dan Polri sebagai komandan lapangan,” ujar Suharyanto.
Posko tersebut akan berfungsi untuk mengatur pergerakan tim, penataan lokasi pengungsi, serta distribusi bantuan agar seluruh penanganan di daerah dapat berjalan terintegrasi.
Langkah ketiga adalah pembentukan Posko Utama Pendampingan Nasional di Labuan Bajo serta Posko Taktis di Maumere.
Kedua lokasi ini disiapkan untuk mempercepat penanganan di wilayah Flores bagian barat dan timur. Posko di Maumere akan menangani kebutuhan penanganan di Sikka, Nagekeo, dan Ngada.
“Kami telah membentuk Posko Nasional Pendampingan Provinsi yang pertama di Labuan Bajo. Mengingat luas wilayah yang harus dijangkau, kami juga membuka Posko di Maumere,” kata Suharyanto.
Untuk memastikan bahwa bantuan dari luar daerah dapat disalurkan dengan baik, BNPB telah membuka Posko Logistik Nasional yang berlokasi di Halim Perdanakusuma, Jakarta.
➡️ Baca Juga: Investasi Saham untuk Dana Darurat: Langkah Tepat untuk Keamanan Finansial Anda
➡️ Baca Juga: Tesla Terdaftar Sebagai Target Serangan oleh Iran dan Dampaknya terhadap Keamanan Global
